OJK perkuat ekosistem pergadaian nasional lewat tiga fase pengembangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian atau Peta Jalan Pergadaian Periode 2025-2030 untuk memperkuat ekosistem pergadaian nasional melalui tiga fase pengembangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan peta jalan tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Berdasarkan undang-undang tersebut, kami buat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 39 Tahun 2024 (tentang Pergadaian) untuk pengembangan dan penguatan industri pergadaian. Dan, juga hari ini kami luncurkan bersama roadmap dari industri pergadaian ini," ujar Agusman di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan roadmap tersebut terdiri atas tiga fase utama, yakni penguatan fondasi dan konsolidasi pada 2025-2026, penciptaan momentum pada 2027-2028, serta penyesuaian dan pertumbuhan pada 2029-2030.

Ia mengatakan setiap fase tersebut dirancang untuk memperkuat posisi pergadaian sebagai salah satu pendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Untuk memastikan target yang telah ditetapkan di setiap fase tersebut terealisasikan dengan baik, Agusman menyatakan terdapat empat pilar strategis yang menjadi pokok penilaian dalam roadmap tersebut.

Pertama, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia (SDM).

Ia menyampaikan pilar tersebut menjadi landasan utama agar lembaga pergadaian memiliki struktur keuangan dan pengelolaan yang sehat.

Kedua, pilar edukasi dan pelindungan konsumen, yang dinilai penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam bertransaksi dengan aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, penguatan ekosistem industri pergadaian, yang mencakup pengembangan infrastruktur, keamanan tempat penyimpanan barang jaminan, dan peningkatan kompetensi juru taksir sebagai garda depan dalam proses penilaian barang gadai.

Sementara, pilar keempat adalah pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk memastikan industri pergadaian beroperasi secara transparan dan sesuai regulasi.

"Kami meminta (pelaku usaha gadai) untuk dikawal dengan baik tata kelolanya, meminimalisir risikonya, dan supaya pasti konkretnya pengembangan (ekosistem pergadaian) ini ke depan betul-betul bermanfaat," kata Agusman.

Baca juga: OJK segera luncurkan roadmap pengembangan sektor pergadaian dan bulion

Baca juga: OJK catat pinjaman gadai naik jadi Rp103,36 triliun per Mei 2025

Baca juga: OJK: Penyaluran pinjaman pergadaian tumbuh 34,04 persen per April 2025

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.