Legislator: Kawal Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Pekerja mengangkut pupuk di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.(Antara/Adeng Bustomi)

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan menyebut pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian nasional. Karenanya, pupuk harus dikelola dengan baik agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil.

Johan mengatakan Indonesia tidak kekurangan pupuk secara nasional. Pasalnya, kapasitas produksi nasional mencapai hampir 14 juta ton per tahun. Namun, kata dia, masalahnya adalah bagaimana distribusinya, akurasinya, dan keadilannya di lapangan.

"Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton tahun 2025, tapi tetap harus kita kawal agar benar-benar sampai ke petani yang berhak," ujarnya dalam keterangannya, Senin (13/10).

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dan alokasi subsidi pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 23 juta ton, sementara alokasi subsidi hanya sekitar 9 juta ton.

Hal itu menurutnya menuntut optimalisasi penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati agar produktivitas tetap terjaga tanpa membebani petani.

"Kita perlu mengembalikan semangat kemandirian dan inovasi pertanian. Pupuk organik seperti Petroganik dan NPK Pelangi harus terus didorong penggunaannya. Ini bukan hanya soal subsidi, tapi keberlanjutan ekosistem pangan kita," pungkasnya. (Ifa/E-1)