DPR Harapkan Prabowo Suarakan Kemerdekaan Penuh Palestina di KTT Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto.(Antara Foto)

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta berharap Presiden Prabowo Subianto dapat membawa hasil positif bagi kemerdekaan Palestina. Ia menyakini kehadiran Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir membawa hasil positif.

“Kami mengapresiasi kesigapan Presiden Prabowo dalam memenuhi undangan dadakan untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Tentu ini akan menjadi sejarah bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perwujudan perdamaian di Timur Tengah," kata Sukamta, Selasa (14/10/2025). 

"Kami berharap Indonesia untuk fokus berupaya menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh di forum tersebut," sambungnya. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10). KTT yang dihadiri oleh perwakilan dari 27 negara ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan mengawali babak baru keamanan dan stabilitas regional.

Kehadiran Presiden Prabowo merupakan bagian dari komitmen Indonesia yang selama ini sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Diharapkan, pertemuan tersebut bisa membawa perdamaian di Gaza, Palestina. 

Menurut informasi, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi. Isi pertemuan ini akan membahas perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir. 

Sukamta berharap dalam pertemuan itu Presiden Prabowo dapat menegaskan bahwa perdamaian abadi akan terwujud apabila Palestina merdeka.  Bangsa Indonesia, ujar dia, mendukung penuh dalam mewujudkan kemerdekaan antara lain melakukan upaya diplomasi di forum-forum internasional.

“Kami berharap Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemerdekaan Palestina jika kita semua menginginkan perdamaian sejati terwujud," ungkap Sukamta. 

"Apalah arti perdamaian, jika sebagai sebuah negara, Palestina tidak diberi kekuasaan untuk mengelola negaranya sendiri secara berdaulat,” lanjutnya. (H-4)