Populer: Luhut Respons Utang Whoosh; Prabowo Izinkan Orang Asing Pimpin BUMN

Berita populer kumparanBisnis pada Kamis (16/10) itu tentang Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan pembiayaan utang proyek kereta cepat Whoosh tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, berita yang juga banyak disukai pembaca yaitu tentang pernyataan Presiden Prabowo yang membuka peluang orang asing untuk menduduki posisi di jajaran direksi. Berikut rangkumannya:

Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak dana APBN dipakai untuk membayar utang proyek tersebut. Luhut menegaskan, tidak ada pihak yang pernah meminta agar utang Whoosh dibayar menggunakan anggaran negara.

“Seperti kita ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan China, karena saya yang dari awal mengerjakan itu,” tutur Luhut dalam gelaran 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Kamis (16/10).

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan restrukturisasi pembiayaan proyek tersebut. Pemerintah dan Danantara juga tengah menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim khusus yang mengurusi hal ini.

“Kita tinggal nunggu Keppres saja mengenai timnya. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Rosan (CEO Danantara), karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut, saya sudah berita tahu Pak Rosan, dan beliau sepakat untuk segera kita tangani bersama,” jelasnya.

Menurutnya, setelah Keppres terbit dan tim yang menangani permasalahan ini rampung dibentuk, tim akan segera bertugas untuk menggelar negosiasi dengan China. Terkait sumber pembayaran utang ke China, Luhut menyebut pemerintah akan melihat berbagai opsi pendanaan, termasuk kemungkinan menggunakan dividen BUMN.

“(Apakah pakai dividen?) nanti kita lihat lah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun. Nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan,” imbuhnya.

Meskipun menegaskan proyek Whoosh tetap memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, seperti halnya transportasi publik di negara mana pun. Namun, dia menekankan, subsidi tersebut harus diberikan secara terukur dan efisien.

“Tidak ada public transport di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” ujar Luhut.

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing untuk memimpin perusahaan pelat merah. Hal itu diungkapkannya dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Selasa (15/10) malam.

Prabowo menegaskan langkah ini dilakukan agar pengelolaan BUMN bisa mengikuti standar internasional dan menghasilkan kinerja yang lebih kompetitif.

"Jadi saya yakin bahwa tingkat ...