Tolak Aksi Anarkis, BEM UMJ Dorong Protes Mahasiswa lewat Gerakan Terukur

Presiden Mahasiswa UMJ Muhammad Iqbal Ramdhani.(BEM UMJ)

BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.

Sikap ini disampaikan langsung oleh Presiden Mahasiswa UMJ Muhammad Iqbal Ramdhani yang menegaskan perlunya gerakan mahasiswa yang bermartabat dan membawa manfaat bagi kepentingan rakyat.

Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan harus menjaga arah gerakan agar tidak mengorbankan kepentingan publik. Ia menilai bahwa fasilitas umum yang dirusak dalam demonstrasi adalah hasil jerih payah dan kontribusi rakyat melalui pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Jika fasilitas itu dirusak, dampaknya justru akan dirasakan kembali oleh masyarakat luas," ujarnya dalam pernyataan, Jumat (28/11).

Selain itu, Iqbal mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk berfokus pada gerakan yang terukur dan berorientasi pada reformasi. Salah satu fokus utama adalah reformasi partai politik demi menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, yang nantinya dapat membawa pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan berlandaskan kedaulatan rakyat.

Tak hanya itu, BEM UMJ juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintahan sebagai upaya memperbaiki sistem yang ada. "Evaluasi harus dilakukan agar pemerintahan benar-benar melayani dan berpihak pada rakyat," katanya.

Sikap tegas BEM UMJ juga menyoroti pentingnya nilai dan visi yang jelas dalam setiap aksi mahasiswa. Gerakan yang menimbulkan kericuhan dan kekacauan justru berpotensi merusak citra mahasiswa sebagai kaum intelektual dan agen perubahan. Oleh karenanya, Iqbal mengingatkan agar segala bentuk aspirasi disalurkan dengan cara yang damai dan mengedepankan keamanan serta persatuan bangsa.

Melalui pernyataan ini, BEM UMJ menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan publik dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, etika, dan kepentingan rakyat. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara kritis yang konstruktif tanpa merugikan masyarakat luas. (Put/E-1)