Redenominasi rupiah, harus sekarang?

Jakarta (ANTARA) - Gagasan redenominasi rupiah kembali mencuat di tengah tekanan inflasi pangan, pelemahan kelembagaan fiskal–moneter, dan naiknya biaya hidup.

Namun sejarah menunjukkan bahwa redenominasi bukanlah instrumen pemadam kebakaran jangka pendek, melainkan reformasi moneter yang membutuhkan fondasi stabilitas yang kuat. Baik dari sisi inflasi, kredibilitas institusi, maupun kesiapan infrastruktur ekonomi.

Di banyak negara, redenominasi hanya berhasil ketika tiga prasyarat dipenuhi. Pertama, stabilitas harga yang konsisten. Kedua, kepercayaan publik yang tinggi terhadap otoritas moneter. Ketiga, kesiapan administratif serta digital yang menyeluruh.

Tanpa itu, redenominasi justru menciptakan distorsi harga dan menimbulkan mispersepsi publik sebagai bentuk devaluasi terselubung.

Indonesia perlu membaca ulang konteks ini dengan jernih.

Belajar dari studi komprehensif Hanke & Krus (2012) terhadap 56 episode hiperinflasi dunia, tampak pola yang berulang. Sebagian besar hiperinflasi berakhir dengan bentuk reformasi moneter. Mulai dari penggantian mata uang, konsolidasi fiskal, hingga redenominasi.

Reformasi terjadi ketika inflasi telah mencapai titik di mana harga kehilangan maknanya, bukan ketika ekonomi sedang stabil.

Pengalaman Prancis tahun 1796 mencatat inflasi bulanan 304 persen dan melahirkan franc germinal sebagai bentuk redenominasi pertama. Jerman pada 1923 menghilangkan 12 nol dalam dua tahap. Hungaria pada 1946 melenyapkan 29 nol, rekor terbesar sepanjang sejarah.

Yugoslavia pada 1994 melakukan enam redenominasi dalam 18 bulan. Zimbabwe pada 2008 melaju hingga 79 miliar persen per bulan sebelum akhirnya menghapus 25 nol pada 2009 dan meninggalkan dolar Zimbabwe karena kepercayaan sudah hilang.

Pelajarannya, redenominasi bukan obat pencegah inflasi, melainkan langkah penutup setelah krisis selesai. Pelaksanaannya berjalan beriringan dengan tiga prasyarat utama, yaitu fiskal yang sehat, bank sentral yang kredibel, dan stabilitas harga yang kuat. Negara yang gagal memenuhi prasyarat ini, seperti Venezuela dan Zimbabwe, berulang kali kandas dalam melakukan redenominasi yang efektif.

Indonesia memiliki sejarah pahit yang membentuk persepsi publik hingga kini. Pada 13 Desember 1965, pemerintah memotong tiga nol rupiah di tengah inflasi yang melampaui 600 persen pada 1965 dan terus meningkat pada 1966.

Transisi dilakukan dalam kondisi politik rapuh dan menimbulkan trauma panjang yang dikenal sebagai “sanering” (Bank Indonesia, 2012). Sejak itu, Indonesia tidak pernah lagi mengalami hiperinflasi. Bahkan pada krisis 1998, inflasi hanya 58 persen—jauh dari definisi hiperinflasi.

Ironisnya, justru ketika ekonomi Indonesia berada dalam salah satu kondisi paling stabil dalam enam dekade. Inflasi 2,86 persen. Cadangan devisa sekitar US$150 miliar. Pertumbuhan 5,1 persen (BI, 2025). Lalu wacana redenominasi kembali muncul. Pemerintah menargetkan transisi tujuh tahun (2025–2033) dengan pemotongan tiga nol.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.