Dapat Bintang Mahaputera, Rekam Jejak Bahlil Masih Dibayangi Kontroversi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025 dalam rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemberian tanda kehormatan merupakan bentuk apresiasi negara kepada figur yang dianggap berjasa dan berprestasi. “Prabowo betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi,” ujar Prasetyo di Istana Negara.

Dalam upacara tersebut, Prabowo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh, termasuk 18 anggota Kabinet Merah Putih. Selain para menteri, penghargaan juga diberikan kepada purnawirawan TNI, akademisi, peneliti, hingga tokoh masyarakat.

Meski menerima penghargaan negara, rekam jejak Bahlil Lahadalia masih dibayangi sejumlah kontroversi. Pada awal 2025, Universitas Indonesia (UI) membatalkan kelulusan doktoralnya. Keputusan itu diambil setelah rapat gabungan Majelis Wali Amanat, Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik menyatakan disertasinya bermasalah secara etik.

UI kemudian mewajibkan Bahlil memperbaiki disertasi, meningkatkan kualitas akademik, hingga mempublikasikan hasil penelitian secara ilmiah sebelum ia bisa kembali meraih gelar. Keputusan ini muncul setelah sidang etik mahasiswa S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) membatalkan tugas akhir yang dinyatakan lulus pada 16 Oktober 2024.

Kebijakan Bahlil di sektor energi juga sempat menimbulkan kegaduhan. Pada Februari 2025, distribusi gas elpiji 3 kilogram diperketat sehingga masyarakat di sejumlah daerah kesulitan memperoleh tabung melon. Situasi ini mendorong Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual elpiji bersubsidi tersebut, sambil menunggu proses pendaftaran agen sub-pangkalan berjalan.

Publik menilai peristiwa ini menunjukkan lemahnya koordinasi kementerian dalam menjaga pasokan energi rumah tangga.

Di balik kontroversi itu, pemerintah tetap menilai Bahlil sebagai tokoh yang berjasa. Dengan anugerah Bintang Mahaputera, ia masuk jajaran elite penerima tanda kehormatan negara.

Pemerintah beralasan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi putra-putri bangsa di berbagai bidang, tanpa menutup ruang bagi catatan kritis publik terhadap rekam jejak penerimanya.