Capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota lampaui target RPJMN

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemerintah kabupaten dan kota melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD.

“Capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota masing-masing sebesar 89,6 persen dan 96 persen, telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu 85 persen untuk kabupaten dan 95 persen untuk kota,” ungkapnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

IHPS I Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan signifikan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada Semester I Tahun 2025.

Laporan tersebut terdiri atas 701 LHP Keuangan, empat LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Mengacu jumlah itu, 546 LHP ditujukan kepada pemerintah daerah, yang terdiri atas 545 LHP Keuangan dan satu LHP DTT.

Pada tahun 2024, dilaporkan terdapat 545 dari 546 pemerintah daerah yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK untuk diperiksa. BPK memberikan 491 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 53 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 545 LKPD Tahun 2024 yang telah diperiksa

"Kami mengapresiasi sepuluh pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan opini LKPD Tahun 2024 dari WDP menjadi WTP, antara lain dengan melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki kecermatan verifikasi sehingga laporan keuangan lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," ujar Isma.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa IHPS I Tahun 2025 menunjukkan kontribusi signifikan BPK dalam mendukung penyelamatan keuangan negara hingga Rp69,21 triliun. Angka ini berasal dari pengungkapan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, dimana Rp1,04 triliun telah berhasil disetor kembali ke kas negara/daerah/perusahaan/badan lainnya selama proses pemeriksaan.

Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, IHPS I Tahun 2025 mencatat BPK telah menyampaikan 756.911 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa bahwa sejak tahun 2005 hingga 2024, dengan nilai sebesar Rp341,73 triliun.

Khusus untuk pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdapat 613.287 rekomendasi atau 81 persen dari total rekomendasi, dan 81,9 persen di antaranya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sejumlah pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang tinggi antara lain Pemerintah Kabupaten Pringsewu (99,8 persen), Kabupaten Sukoharjo (99,7 persen), dan Kabupaten Pati (99,6 persen).

"BPK menyadari sepenuhnya bahwa fungsi pengawasan DPD adalah pilar utama dalam akuntabilitas dan tata kelola di tingkat daerah. Kami sangat mengharapkan sinergi serta komitmen berkelanjutan dari Dewan yang terhormat sebagai counterpart utama BPK di daerah untuk memantau percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah," kata Ketua BPK.

Baca juga: Sebanyak 1.744 tim pelajar ikut Kompetisi Cerdas Cermat BPK Muda

Baca juga: BPK: Kinerja akuntabilitas keuangan BNPB meningkat

Baca juga: BPK ungkap penyelamatan keuangan negara Rp69,21 triliun

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.